Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Minyak Dan Gas
Naskah akademik ini disusun sebagai dasar ilmiah dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda) yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, khususnya dalam pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja migas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendirian BUMD Migas, kesesuaian model kelembagaan, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari pembentukan peraturan daerah pendirian BUMD Migas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, serta penguatan melalui wawancara dan diskusi pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendirian Perseroda Migas di Kabupaten Buleleng memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan kemandirian energi nasional, serta diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi migas daerah secara legal, profesional, dan akuntabel. Secara sosiologis dan ekonomis, Perseroda Migas diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kemandirian ekonomi daerah, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perseroda Migas Kabupaten Buleleng dinilai strategis dan mendesak sebagai landasan operasional dan kepastian hukum dalam pengelolaan PI migas daerah.
Hak Cipta (c) 2026 Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kebutuhan Daerah dan Kelayakan Bidang Usaha Dalam Rangka Pendirian BUMD Migas di Kabupaten Buleleng: Studi Kelayakan Bisnis
Kajian ini bertujuan untuk menilai kebutuhan daerah, model kelembagaan yang paling tepat, serta kelayakan ekonomi dan finansial dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas untuk pengelolaan Participating Interest (PI) 10% pada Wilayah Kerja (WK) Agung I di Kabupaten Buleleng. Pendekatan multidisipliner digunakan mencakup aspek teknis, hukum, kelembagaan, sosial budaya, ekonomi, dan finansial. Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa bentuk Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan opsi paling optimal. Dari sisi potensi energi, WK Agung I memiliki sumber daya gas sebesar 23,3 TCF. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa proyek PI 10% layak secara finansial, ditunjukkan oleh nilai NPV positif, IRR 36,12%, serta payback period selama delapan tahun. Sementara itu, analisis ekonomi menghasilkan ENPV positif, EIRR 288,72%, dan BCR 41,66. Temuan ini memberikan dasar kuat bahwa pendirian BUMD Migas melalui Perseroda layak dan strategis untuk dilaksanakan.
Optimalisasi Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng
Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi optimalisasi tata kelola lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mixed methods). Berdasarkan pada kajian empirik yang dilakukan pada lembaga perkreditan desa yang ada di Kabupaten Buleleng terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan terjadinya masalah akut. Adapun persoalan prinsip yang terjadi adalah bertalian dengan sumber daya manusia, manajemen atau pengelolaan lembaga perkreditan desa, kelembagaan dan permasalahan hukum. Analisis yang dilakukan terhadap lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng, menunjukkan empat model pengelolaan lembaga perkreditan desa, yaitu: (1) model tradisional (adat sentris), (2) model semi professional (transisi), (3) model professional (integratif), dan (4) model konsolidatif (klasterisasi lembaga perkreditan desa). Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan dasar mengoptimalisasi lembaga perkreditan desa di Kabupaten Buleleng adalah: (1) meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sumber daya manusia lembaga perkreditan desa, (2) memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan lembaga perkreditan desa, (3) menyelesaikan permasalahan kredit macet dan tata kelola aset bermasalah, (4) menegakkan kepastian hukum dan regulasi lembaga perkreditan desa berbasis peraturan daerah dan awig-awig, (5) mendorong digitalisasi dan modernisasi sistem keuangan lembaga perkreditan desa, dan (6) mengembalikan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga perkreditan desa.
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan masih menjadi permasalahan strategis di Kabupaten Buleleng yang ditandai dengan ketidaksesuaian data masyarakat miskin, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan kewenangan pemerintah desa/kelurahan, serta belum optimalnya sistem pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan munculnya berbagai persoalan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng serta merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ruang lingkup pengaturannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diperlukan untuk menciptakan sistem penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data terpadu. Pengaturan tersebut memperkuat peran pemerintah daerah, desa/kelurahan, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam validasi data, koordinasi program, pengawasan, serta pelaksanaan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Selain itu, ruang lingkup pengaturan meliputi kebijakan penanggulangan kemiskinan, pendataan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, pengawasan, pemberian sanksi, dan penghargaan bagi desa/kelurahan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi instrumen hukum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
Kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Tahun 2025-2035
Kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2035 disusun sebagai pedoman peningkatan efektivitas pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2024. Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat risiko kebakaran serta mengevaluasi kesiapan kelembagaan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia dalam sistem proteksi kebakaran di Kabupaten Buleleng. Metode penelitian menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif melalui survei lapangan, wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis dilakukan melalui kajian regulasi, pemetaan risiko, serta evaluasi kapasitas sarana, prasarana, dan personel pemadam kebakaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat risiko kebakaran tinggi berada di Kecamatan Gerokgak, Tejakula, dan kawasan perkotaan padat penduduk. Selain itu, ditemukan keterbatasan jumlah dan kompetensi personel, belum meratanya distribusi pos pemadam, serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar nasional. Kajian ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran sebagai bagian dari sistem penanganan berbasis komunitas. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, penambahan pos dan armada di wilayah rawan, optimalisasi sistem deteksi dini, serta integrasi RISPKP dengan dokumen perencanaan daerah guna mewujudkan Kabupaten Buleleng yang aman dan tangguh terhadap kebakaran.
ANALISIS KONVERSI LAHAN SAWAH KE LAHAN KERING (Studi kasus Subak Gede, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng)
Konversi lahan sawah di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar didorong oleh pertimbangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi penggunaan lahan pertanian di Desa Padangbulia, dengan fokus pada perubahan komoditas yang dibudidayakan, biaya produksi, serta perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah konversi lahan. Pendekatan metode campuran digunakan, dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan data kuantitatif melalui survei biaya terhadap petani yang melakukan konversi lahan di desa. Desa Padangbulia memiliki lima subak: Subak Gede, Sanda, Cecanden, Delod Umah, dan Runuh Kubu. Hasil penelitian menunjukkan penurunan signifikan luas lahan sawah, di mana Subak Gede—sebagai subak terbesar dan paling produktif—mengalami kehilangan lahan sebesar 53% pada tahun 2025. Faktor ekonomi menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan konversi lahan. Setelah konversi, lahan umumnya ditanami komoditas hortikultura (seperti mangga dan durian) serta komoditas rempah (seperti cengkeh), yang sering dikombinasikan dengan sistem tumpang sari berupa sayuran dan kacang-kacangan. Rata-rata pendapatan petani meningkat sebesar Rp325.442,- setelah konversi, dan berpotensi lebih tinggi apabila pola tanam tumpang sari dioptimalkan secara kreatif. Uji statistik menunjukkan adanya korelasi signifikan antara konversi lahan dan peningkatan pendapatan petani (p < 0,001), yang menegaskan dampak ekonomi nyata dari perubahan penggunaan lahan ini. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perubahan lahan dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani serta kebijakan pertanian di Buleleng.
Hak Cipta (c) 2025 Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENYUSUNAN ROADMAP KOPI ARABIKA DAN KOPI ROBUSTA KABUPATEN BULELENG
Kopi Arabika dan Robusta merupakan dua komoditas unggulan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng, Bali. Potensi lahan yang luas, dukungan agroklimat yang sesuai, serta tradisi budidaya masyarakat menjadikan kopi sebagai sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan kunci yang masih menghambat optimalisasi, seperti keterbatasan infrastruktur pascapanen, lemahnya akses permodalan, rendahnya kapasitas kelembagaan petani, serta kurang terintegrasinya strategi pemasaran dan branding produk kopi daerah. Kondisi ini berimplikasi pada belum maksimalnya nilai tambah yang diperoleh petani, serta rendahnya daya saing kopi Buleleng di pasar nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan menyusun roadmap pengembangan kopi Arabika dan Robusta Kabupaten Buleleng periode 2026–2030 yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui survei lapangan, Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, serta analisis SWOT yang dipadukan dengan Matriks Rencana Aksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kopi Buleleng terletak pada kualitas Arabika premium yang dihasilkan di Desa Gobleg, sementara peluang utama berada pada dukungan pemerintah daerah, meningkatnya minat pasar terhadap kopi spesialti, serta keterlibatan UMKM lokal dalam pengolahan kopi. Sebaliknya, kelemahan mencakup keterbatasan sarana pengolahan modern, minimnya partisipasi petani muda, dan rendahnya literasi manajerial. Ancaman utama muncul dari fluktuasi harga, risiko perubahan iklim, dan lemahnya riset serta inovasi. Roadmap yang disusun menekankan empat strategi utama: penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, modernisasi infrastruktur pascapanen, pengembangan pembiayaan inklusif, serta hilirisasi produk melalui branding kopi Buleleng. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan daerah dan program pembangunan sektor kopi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
ANALISIS DAMPAK PEMBINAAN DAN MONITORING EVALUASI TERHADAP KEPATUHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
Pelayanan publik merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepatuhan perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) menjadi syarat mutlak agar masyarakat memperoleh layanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Namun, implementasi SPP di berbagai daerah masih menghadapi kendala, baik dari sisi konsistensi, kapasitas sumber daya manusia (SDM), maupun efektivitas pengawasan. Dalam konteks ini, pembinaan dan monitoring evaluasi (monev) dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat kepatuhan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembinaan dan monev terhadap kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPP di Kabupaten Buleleng. Penelitian menggunakan pendekatan mixed method eksplanatori. Data kuantitatif berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024–2025 dianalisis untuk menilai perubahan kinerja antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen guna menelusuri faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata IPP meningkat dari 4,05 pada 2024 menjadi 4,25 pada 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pengaruh positif pembinaan, meskipun terdapat variasi antar-OPD. Dinas Pariwisata mencatat peningkatan signifikan, Badan Kesbangpol mengalami kenaikan moderat, sementara BRIDA justru mengalami penurunan. Analisis kualitatif mengungkap bahwa keberhasilan pembinaan dipengaruhi oleh kepemimpinan visioner, kesiapan dan kompetensi SDM, budaya organisasi, kejelasan instrumen evaluasi, serta dukungan digitalisasi. Keterlibatan masyarakat melalui survei kepuasan juga memperkuat legitimasi hasil monev. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembinaan dan monev tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai instrumen strategis reformasi birokrasi. Rekomendasi kebijakan meliputi perlunya pembinaan adaptif sesuai profil OPD, penguatan kapasitas evaluator, digitalisasi inklusif, integrasi hasil evaluasi ke dalam sistem reward–punishment, serta partisipasi publik. Dengan strategi demikian, pembinaan dan monev dapat menjadi katalis perubahan menuju pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MEWUJUDKAN SINGARAJA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN
Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mixed methods). Hasil penelitian menujukkan belum semua Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi di Kota Singaraja memiliki sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru/dosen, ruang ibadah, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang Tata Usaha, ruang konseling, ruang osis/ormawa dan ruang bangunan. Masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja bertalian dengan: (1) terbatasnya SDM, (2) belum meratanya Sarpras (3) belum meratanya kualitas pendidikan, (4) belum oftimalnya partisipasi komite sekolah, (5) belum oftimalnya kebijakan PPDB, (6) proses pendidikan yang berlum oftimal, dan (7) masih dibutuhkan lingkungan sosial yang edukatif. Secara konseptual sebuah kota dapat dikatakan sebagai kota pendidikan jika memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang, kebijakan pendidikan yang demokratis dan didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai serta sarana pendukung yang bersifat edukatif. Model pengembangan kebijakan kota pendidikan diawali dengan: (1) Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Kota Pendidikan, (2) pengembangan program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang sejalan dengan tujuan kota pendidikan, (3) pengembangan program Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menujang tujuan pencapaian kota pendidikan, (4) pengembangan program lembaga pendidikan/satuan pendidikan yang relevan dengan tujuan pencapaian kota pendidikan, dan (5) partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan edukatif.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BULELENG: TELAAH TERHADAP NASKAH AKADEMIK
Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng menunjukkan pertumbuhan pelaku usaha yang cukup signifikan, namun kontribusinya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan dukungan pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan fasilitasi pengembangan agar subsektor kreatif dapat berdaya saing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif, merumuskan landasan pembentukan produk hukum daerah, serta menyusun arah pengaturan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis-sosiologis melalui analisis peraturan perundang-undangan, studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi empiris. Temuan menunjukkan bahwa terdapat 297 unit usaha ekonomi kreatif di Buleleng, didominasi oleh subsektor kuliner (110 unit), kriya (57 unit), dan fesyen (22 unit), namun masih terkendala kurangnya regulasi yang spesifik, minimnya akses modal, rendahnya literasi HKI, serta terbatasnya integrasi digital. Penelitian merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah yang memuat fasilitasi pendanaan, ruang kreatif, penguatan ekosistem digital, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Implikasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya lokal melalui inovasi yang berkelanjutan
KAJIAN POTENSI DAN TATA KELOLA PARKIR DI KABUPATEN BULELENG
Kajian parkir ini dilaksanakan karena belum optimalnya pemungutan parkir di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi parkir dan merumuskan rekomendasi optimalisasi retribusi dan pajak parkir. Data dikumpulkan dengan survey, observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan melalui dua phase dengan pendekatan mixed method. Phase pertama, data yang terkumpul dengan menggunakan survey dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Simpulan pertama, secara umum karakteristik parkir di Kabupaten Buleleng terdiri dari 2 jenis parkir, yaitu on street parking dan off street parking. Parkir tepi jalan yang sudah ditetapkan retribusinya sesuai SK Bupati Buleleng Nomor:100.3.3.2/314/HK/2024. Parkir pada lokasi khusus juga telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor: 100.3.3.2/315/HK/2024. Ada beberapa kondisi terkait karakteristik parkir di Kabupaten Buleleng, yaitu (1) Buleleng memiliki wilayah yang luas dan kondisi parkir yang tersebar sehingga menyulitkan untuk monitoring beberapa lokasi parkir yang potensial; (2) pengambilan retribusi parkir masih manual dan tenaga SDM masih sangat terbatas; (3) pengambilan pajak parkir masih bersifat manual sesuai dengan perhitungan pemilik usaha dan nilai ekonominya sangat kecil; (4) ada beberapa lokasi parkir yang potensial dan belum dikelola dengan baik. Kedua, kebutuhan parkir di Kabupaten Buleleng meningkat seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk serta sektor pariwisata yang sudah mulai menggeliat. Simpulan ketiga, potensi retribusi parkir di wilayah Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa terjadi gap signifikan antara pajak parkir hasil survei tim peneliti dan pajak parkir yang disetor oleh wajib pajak. Gap pajak parkir kurang lebih 89% dari potensi yang dihitung oleh tim analisis. Pada retribusi parkir terjadi gap sebesar 10%. Strategi dan rekomendasi guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan parkir di Kabupaten Buleleng antara lain: (1) penambahan lokasi parkir; (2) optimalisasi pajak parkir; (3) instalasi peralatan parkir modern; (4) Perlu ada SK baru untuk pemungutan retribusi parkir khusus; (5) Roadmap optimalisasi retribusi dan pajak parkir dapat dijadikan acuan dalam perencanaan daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Buleleng.
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BUMD KABUPATEN BULELENG
Kajian yang mengusung konsep tentang penyertaan modal daerah pada BUMD bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan urgensi penyertaan modal terhadap empat BUMD di Kabupaten Buleleng, yaitu Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama; PT BPR Bank Buleleng 45 (PERSERODA); Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan Perusahaan Umum Daerah Swatantra. Melalui penelaahan yang mendalam permodalan dianalisis sebagai elemen krusial dalam mengembangkan aspek bisnis BUMD demi optimalisasi peranannya sebagai sumber pendapatan dan penggerak ekonomi daerah. Selain itu, dilaksanakan eksplorasi terhadap solusi yang dapat diambil dalam bentuk penyertaan modal daerah, terutama melalui Peraturan Daerah (Perda), sebagai respons terhadap persoalan yang dihadapi oleh keempat BUMD. Secara konseptual dilakukan identifikasi dasar rasional Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan penyertaan modal, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang menggabungkan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal di Kabupaten Buleleng diarahkan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat struktur permodalan BUMD, sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Direkomendasikan agar Pemerintah melakukan pemetaan langkah- langkah implementasi Perda tentang Penyertaan Modal Daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan kepentingan pemangku kepentingan.
Hak Cipta (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN BUM DESA DI KABUPATEN BULELENG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021
Landasan hukum BUM Desa di Kabupaten Buleleng masih pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, aturan mengenai BUM Desa telah banyak berkembang, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diduga tidak relevan dengan keadaan BUM Desa pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan aturan diatasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan, yaitu: 1) kondisi existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi akselerasi perkembangan BUM Desa; 3) Relevansi Perda Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Tulisan ini merupakan penelitian empiris yang sifatnya kualitatif dengan analisa bahan hukum secara deskriptif. Hasil pembahasan terhadap existing BUM Desa di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari jenis BUM Desa, Usaha yang dijalankan BUM Desa, serta permasalahan umum BUM Desa. Mengenai faktor yang mempengaruhi akselerasi BUM Desa di Kabupaten Buleleng ialah faktor natural capital, human capital, economic capital, social capital, kemajuan teknologi, dan sarana dan prasarana. Selanjutnya mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 sangat tidak relevan dengan peraturan diatasnya sehingga harus dicabut.
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
Manusia dikodratkan tidak bisa hidup sendiri tanpa saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hasil dari interaksi ini terkadang berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif baik bagi kehidupan manusia, lingkungan dan pembangunan. Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan hak asasi warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Salah satu tool atau alat yang dapat digunakan pemerintah untuk berperan dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat adalah regulasi, dalam hal ini adalah peraturan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dijalankan oleh perangkat daerah yang membidangi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di Kabupaten Buleleng sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Namun demikian, perda tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga diperlukan adanya aturan baru. Oleh karena itu dipandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melakukan penyesuaian Perda Nomor 6 Tahun 2009 dan karena materi muatannya mengalami perubahan lebih dari 50 % maka Perda No. 6 Tahun 2009 dicabut dan dibuatkan peraturan daerah yang baru, sebagaimana dinyatakan dalam angka 237 huruf b Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (yang selanjutnya ditulis UU No. 15 Tahun 2019) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya ditulis UU No. 13 Tahun 2022).
PEMETAAN DATABASE RAWAN KONFLIK KABUPATEN BULELENG
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi konflik sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik di Kabupaten Buleleng. Metode penelitan yang digunakan adalah gabungan kualitatif dan kuantitatif dalam paradigma kebijakan publik. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis faktor pemicu konflik, faktor yang terlibat konflik, itensitas konflik dan memformulasi kebijakan minimalisasi potensi konflik. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk memetakan daerah rawan konflik di Kabupaten Buleleng dan tingkat kerawanan konflik di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 129 Desa. Hasil penelitian menunjukkan aspek-aspek pemicu terjadinya konflik di Kabupaten Buleleng adalah masalah politik, tapal batas desa, kriminalitas, agama, ekonomi, pendidikan, kepadatan penduduk, konflik agraria, masalah adat dan kekumuhan. Namun secara realistik masalah politik dan tapal batas memiliki daya ledak yang paling tinggi. Secara kuantitatif Kecamatan Buleleng merupakan Kecamatan yang menduduki tingkat kerawanan konflik paling tinggi dibandingkan dengan sembilan kecamatan laiannya. Kecamatan Seririt menduduki posisi nomor dua sebagai kecamatan yang rawan konflik. Kecamatan Banjar menjadi kecamatan yang berada pada urutan nomor tiga sebagai kecamatan rawan konflik dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya. Rencana tidak lanjut yang relevan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah: (1) meningkatkan kewaspadaan pada tiga wilayah yang memiliki tingkat kerawanan konflik paling tinggi, (2) secara khusus melakukan kewaspadaan pada desa atau kelurahan yang masuk kategori rawan konflik, (3) membuatkan regulasi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan wilayah industri pada Kecamatan Gerokgak, dan (4) melakukan pengamanan secara lebih intens pada desa-desa yang memiliki calon Gubernur/Wakil Gubernut dan Bupati atau Wakilpupati yang akan maju pada Pemilukada.
STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK DAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN BULELENG
Kajian penanggulangan stunting di Kabupaten Buleleng yang ditujukan untuk memetakan angka kasus stunting, menguraikan faktor-faktor penyebab, merumuskan model kebijakan, dan merumuskan strategi penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, fokus group discussion, kuisioner, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkakn bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng terkategorisasi cukup rendah, berada dibawah target rata-rata nasional sebesar 14%. Faktor- faktor yang mempengaruhi stunting meliputi kualitas MPASI yang tidak baik, tingkat penghasilan keluarga yang di bawah UMR, kurangnya mendapatkan ASI ekslufif, tidak memiliki jamban sehat, dan sanitasi rumah yang buruk karena berdekatan dengan kandang hewan. Strategi penanganan stunting yang efektif dan efisien di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan menyasar tiga pihak yang terdiri dari remaja putri, ibu hamil, dan balita dengan tahap pendataan kegiatan posyandu untuk menentukan validitas anak stunting, tahap edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, sampai rujukan ke RSUD untuk pemberian terapi oleh dokter spesialis anak, dan tahap pendamping keluarga. Model kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Buleleng dilakukan secara holistik dan terintegrasi meliputi beberapa stakeholder yaitu Dinas Kesehatan berperan dalam skrining dan kuratif, Dinas P2KBP3A berperan dalam pendampingan dan surveilans, Dinas Sosial berperan dalam pengupayaan jaminan Kesehatan, Dinas PUTR berperan dalam pengadaan air bersih dan jambah sehat, Dinas PMD berperan dalam mendorong Pemdes terhadap isu penanganan stunting, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berperan dalam edukasi remaja putri terutama anak sekolah serta pemberian tablet FE pada remaja putri, dan Desa Adat berperan dalam pengoptimalan pengecekan kesehatan pra nikah untuk menjamin kesiapan medis menjelang pernikahan.
Hak Cipta (c) 2024 Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN BULELENG
Tujuan penyusunan kajian ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah serta pemanfaatannya untuk mendukung target kinerja Bupati dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029. Metode pengambilan data menggunakan teknik survey on line, studi dokumen dan FGD (Fokus Group Discussion). Penelitian ini melibatkan seluruh OPD, perangkat desa dan pemerintah daerah di tingkat kecamatan di Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 kecamatan, 148 desa dan 27 OPD. Data yang terkumpul dianalisis dengan melalui dua phase dengan pendekatan mixed method. Fase pertama, data yang terkumpul dengan menggunakan online survey dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif deskriptif. Data yang terkumpul dari wawancara dan FGD di dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Di dalam RPIJPID Kabupaten Buleleng dikembangkan empat belas produk unggulan daerah, yaitu: (1) kelapa, (2) padi, (3) kopi, (4) mangga, (5)durian, (6) garam, (7) pariwisata dan ekonomi kreatif, (8) jagung, (9) manggis, (10) cengkeh (11) anggur, (12) perikanan, (13) kerajinan, (14) peternakan sapi Bali. Di samping itu, diusulkan juga sembilan permasalahan utama daerah, yaitu: (1) permasalahan krisis air, (2) penanggulangan sampah, (3) permasalahan pengembangan potensi wisata, (4) penanggulangan bencana, (5) pemberdayaan UMKM, (6) pemerataan kualitas pendidikan, (7) pemerataan layanan kesehatan, (8) perbaikan kualitas jalan dan (9) pengentasan kemiskinan. Pengembangan produk unggulan daerah maupun permasalahan utama daerah yang dipecahkan, dianalisis melalui kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah, yang terdiri atas enam elemen yaitu: (1) Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah; (2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi; (3) Kemitraan Riset dan Inovasi; (4) Budaya Riset dan Inovasi; (5) Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah; (6) Penyelarasan dengan perkembangan global.
KAJIAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
Hingga saat ini keberadaan kepala lingkungan masih tetap eksis dan diakui secara sosiologis sebagai jabatan pemerintahan di bawah kelurahan. Namun, belum ada aturan yang jelas mengenai keberadaan kepala lingkungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian secara umum terhadap kondisi terkini para kepala lingkungan di Kabupaten Buleleng, kedudukan kepala lingkungan dalam pemerintahan, pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan, serta pengaturan hak dan kewajiban kepala lingkungan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 2) lokasi penelitian di Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Seririt, 3) sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan data primer yang bersumber dari penelitian lapangan, 4) teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, teknik wawancara dan teknik kuesioner, 5) pengolahan dan analisis data menggunakan pengolahan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Kondisi keberadaan kepala lingkungan di Kabupaten Buleleng saat ini adalah 1) faktanya masih ada kepala lingkungan, baik berkaitan dengan wilayah maupun perangkat kepala lingkungan. 2) keberadaan kepala lingkungan berfungsi secara maksimal dalam membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan. 3) kepala lingkungan berstatus tenaga kontrak. 4) kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga kontrak, sehingga sulit mengisi posisi kepala lingkungan yang kosong. 5) sulitnya kepala lingkungan yang berusia di atas 65 tahun diberhentikan karena tidak adanya peraturan. 6) secara yuridis belum ada pengaturan yang jelas dan pasti mengenai keberadaan kepala lingkungan. Kedudukan kepala lingkungan dalam pemerintahan secara hukum tidak ada karena belum ada peraturannya, namun dalam praktik pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala lingkungan masih ada dan masih berfungsi. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng belum memiliki peraturan yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban kepala lingkungan selama ini hanya berdasarkan perjanjian kerja antara camat dengan kepala lingkungan terkait. Kewajiban tiap kecamatan berbeda-beda, sedangkan hak di ketiga kecamatan sama.
kepala lingkungan, dasar hukum, pengangkatan dan pemberhentian.
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Sampai dengan saat ini penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sudah dilakukan beberapa kali dan sudah terpenuhi pada tahun 2023 sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021. Tahap selanjutnya memerlukan Penyertaan Modal Daerah tambahan, sehingga dibuat peraturan daerah baru. Karena itu, diperlukan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali. Alasan dan urgensi penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar), diantaranya: 1) memperkuat kapasitas permodalan PT Bank BPD Bali sehingga mampu memberikan pembiayaan yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif di Kabupaten Buleleng, 2) meningkatkan daya saing PT Bank BPD Bali dengan memperkuat basis modal yang dimiliki, 3) meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam memajukan lembaga keuangan daerah, 4) meningkatkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengelola aset keuangan secara produktif, 5) memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lainnya. Perlunya peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali sebagai landasan hukum penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis diantaranya: 1) Landasan Filosofis: Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Nilai-nilai Kearifan Lokal (Tri Hita Karana dan Gotong Royong), 2) Landasan Sosiologis, meliputi: a. kontribusi penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali dalam melayani UMKM, b. tingkat kesehatan bank dengan predikat sangat sehat, c. belanja daerah tahun 2023-2026 dirancang surplus, d. proyeksi pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah tahun 2025 dan 2026 direncanakan Rp.15.000.000.000,-, e. perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng ke depan mengalami peningkatan lebih dari 3,64 persen, f. penghargaan yang pernah diterima PT Bank BPD Bali pada tahun 2024, dan g. besaran bantuan CSR PT Bank BPD Bali di Wilayah Kabupaten Buleleng sampai dengan september 2024, 3) Landasan Yuridis, meliputi: a. Pasal 285 ayat (1), Pasal 286 ayat (3), dan Pasal 305 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014, b. Pasal 41 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, c. Pasal 70 ayat (4) huruf b, dan Pasal 78 PP No. 12 Tahun 2019, d. Pasal 11 Permendagri No. 52 Tahun 2012, e. Lampiran E 2 tentang Pembiayaan Daerah (hal 61-64) Permendagri No. 77 Tahun 2020, dan f. Pasal 6 Perda Propinsi Bali No. 2 Tahun 2002. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, bahwa penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Bali diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Ruang lingkup pengaturannya meliputi: a. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana; b. Hak dan Kewajiban; c. Hasil Usaha; dan d. Pembinaan dan Pengawasan.
Penyertaan Modal, Penambahan Rp.60.000.000.000,-, PT Bank BPD Bal
KAJIAN ANALISIS PRODUK UNGGULAN PERTANIAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DAN MODEL HILIRISASINYA
Pertanian merupakan sektor usaha basis di Kabupaten Buleleng. Produk unggulan pertanian daerah dan model hilirisasinya perlu dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penelitian bertujuan untuk: (1) mendapatkan produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng, (2) mengidentifikasi hilirisasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng yang sudah berjalan, (3) merumuskan model hilirisasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng, dan (4) menyusun prioritas dan strategi hilirisasi produk unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan pada Februari sampai Juni 2024. Penelitian menggunakan mixed methods. Produk unggulan pertanian daerah ditentukan berdasarkan FGD, Analisis LQ, Analisis Shift Share, Lampiran H Permendagri No. 9 Tahun 2014, dan Analisis Kebijakan Daerah. Produk/Komoditas unggulan pertanian daerah Kabupaten Buleleng: (1) Tanaman Pangan: jagung, padi, kacang tanah, kacang hijau; (2) Buah dan sayur semusim: cabai besar, cabai rawit, kentang, kubis, paprika, wortel, melon, bawang merah; (3) Buah dan sayur tahunan: alpukat, durian, manggis, pepaya, anggur, mangga, rambutan, sawo; (4) Biofarmaka: kunyit, temukunci, temulawak; (5) Floriculture: anggrek, krisan, mawar; (6) Perkebunan: kopi arabica, kopi robusta, cengkeh, panili, kelapa; (7) Peternakan: sapi, babi, kerbau, kambing, ayam buras, itik, ayam petelur, itik petelur; dan (8) Perikanan: benih Bandeng, benih Kakap Putih, benih Kerapu Macan, lele dumbo, udang Vaname, garam. Model hilirisasi produk unggulan pertanian daerah memadukan prinsip mendekatkan petani/produsen dengan pasar, meningkatkan nilai tambah produk, dan mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan koperasi.
unggulan, pertanian, daerah, location quotient, shift share, hilirisasi
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BULELENG
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng. Proses penelitian ini dilakukan secara reviu terhadap sumber bacaan baik artikel, produk hukum yang relevan serta wawancara langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan diperoleh melalui penelusuran peraturan terkait tentang penanggulangan bencana serta dipadukan dengan penelusuran pada sistem jurnal menggunakan kata kunci kebijakan penanggulangan bencana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama ini landasan hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng belum ada regulasi daerah yang mengaturnya. Secara filosofis penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara sosiologis penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Buleleng, sementara dari sisi yuridis pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk didalamnya menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah.
KAJIAN ANALISIS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BULELENG
Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang menopang PAD adalah PBB-P2. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode forcasting, wawancara dan FGD dengan beberapa pihak. Responden dalam peneilian ini adalah pihak dari BPKPD yang diwakili oleh Kabid Penagihan, Pihak Forum Perbekel se Kabupaten Buleleng, dan beberapa wajib pajak yang telah dan belum membayar PBB-P2. Hasil kajian menunjukan bahwa PBB P2 di kabupaten Buleleng memiliki nilai yang kecil apabila dibandingkan dengan PAD secara total. Sedangkan pencapaian PBB rata-rata dari tahun 2012-2022 masuk dalam kriteria yang cukup efektif dengan nilai 84,06%. Potensi target penerimaan pajak masih dibawah maksimal, tahun 2023 target penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 30.100.000.000,- dari 277.430 wajib pajak. Sedangkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode forcasting potensi penerimaan adalah sebesar Rp, 32.715.953.000,-, sehingga terdapat potensi kurang sebesar 2.615.953.000,- atau sebesar 8,69%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu pertama kendala internal yang disebabkan oleh kendala SDM, data yang belum update, konektifitas dengan pihak lain serta penyampaian SPPT yang belum baik. Sedangkan kendala kedua adalah kendala eksternal yang disebebkan oleh kurangnya niat atau kepatuhan masyarakat yang kurang, masalah sistem pembayaran dan ketidak sinkronan jadwal pemungutan dengan penghasilan masyarakat.
PENYUSUNAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2028
Layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE memerlukan dukungan arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Penyusunan dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2024-2028 melalui 4 tahap yaitu visioning, analyzing, direction, dan recommendation. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur. Referensi dan domain arsitektur SPBE yaitu referensi dan domain proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE senantiasa perlu dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan TIK serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
PENYUSUNAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2028
Pengembangan SPBE yang selaras dengan pembangunan daerah memerlukan panduan untuk mengurangi risiko kegagalan akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah. Dokumen peta rencana SPBE diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan dalam pengembangan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024-2028. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun dokumen peta rancana SPBE Pemerintah Kabupaten Buleleng yang nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, sebagai acuan pengembangan infrastruktur SPBE dan sebagai acuan arah kebijakan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten Buleleng. Penyusunan dokumen peta rencana SPBE pemerintah kabupaten buleleng melalui 4 tahap yaitu visioning, analysing, direction, dan recommendation. Dokumen peta rencana SPBE memuat sasaran program/ kegiatan, inisiatif strategis, muatan, program dan kegiatan. Sasaran program/kegiatan merupakan sasaran program/kegiatan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Inisiatif strategis arsitektur SPBE merupakan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital. Peta rencana SPBE terdiri dari 7 muatan yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan dan Audit TIK. Program merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis dan kegiatan merupakan rincian aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan. Dokumen peta rencana SPBE senantiasa perlu dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan TIK serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE KABUPATEN BULELENG
Perkembangan permukiman di Kabupaten Buleleng, sering kali menyebabkan kesulitan tersendiri dalam penanganan banjir dan genangan air. Selama ini belum tersedia payung hukum sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan drainase sehingga diperlukan payung hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. Tujuan penelitian ini merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kabupaten Buleleng serta upaya pemecahannya. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini yaitu: (1) pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pengembangan yang pesat di Kabupaten Buleleng berimplikasi terhadap adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah, dan wilayah resapan air semakin berkurang. Kondisi ini berdampak pada sistem drainase seperti. peningkatan debit banjir, genangan air, dan penyempitan serta pendangkalan sungai. Upaya pemecahan masalah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dengan tetap mengacu pada perundang-undangan maupuan peraturan lain yang terkait. Peraturan Daerah yang dibentuk memuat pokok materi yang meliputi: Ketentuan umum; asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup; wewenang dan tanggung jawab; perencanaan sistem drainase; pelaksanaan konstruksi sistem drainase; operasi dan pemeliharaan sistem drainase; pemantauan dan evaluasi sistem drainase; rekomendasi; Pemberdayaan; Peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha; Hak dan kewajiban; kerjasama; larangan; dan pendanaan.
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Urgensi pembentukan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2) pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan (3) sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian socio legal melalui pendekatan peraturan hukum dan pendekatan sosiologis yang tepat dalam mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah dalam penerimaan pajak daerah Buleleng yang belum optimal. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan UU HKPD yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi daerah dalam peningkatan PAD melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termuat kedalam 1 Perda.
ANALISIS EFISIENSI RENCANA RANCANG BANGUN APLIKASI ELEKTRONIK MANAJEMEN ASET PENERANGAN JALAN UMUM (e-MAP
Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Buleleng memiliki inefisiensi dari sisi biaya tagihan listrik dan biaya monitoring lampu PJU. Atas dasar tersebut, maka dilakukan inovasi untuk efisiensi baik dari sisi biaya tagihan listrik maupun minimalisasi biaya monitoring lapangan melalui Elektronik Manajemen Aset Penerangan (e-MAP). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efisiensi terhap rancang bangun bangun aplikasi inovasi e-MAP di Kabupaten Buleleng. Analisis difokuskan pada dampak inovasi yang dikembangkan dan efisiensi implementasi inovasi yang meliputi efisiensi biaya tagihan listrik, efisiensi jumlah SDM dan biaya monitoring. Hasil analisis rancang bangun aplikasi yang direncanakan berupa sistem pengelolaan manajemen aset PJU berbasis IoT melalui model smart system lampu PJU yang diyakini memberikan fleksibelitas manajemen aset lampu PJU termasuk dalam hal pemantauan dan pengamanan aset. Efisiensi yang diperoleh dibandingkan dengan menggunakan model konvensional mencapai 55,8% setiap bulannya sudah termasuk efisiensi jumlah personil serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja dari SDM yang semestinya melakukan monitoring di lapangan.
KAJIAN PENYELENGARAAN SISTEM DRAINASE KABUPATEN BULELENG
Permasalahan banjir dan genangan air belakangan ini semakin sering mengemuka pada setiap musim penghujan, tidak terkecuali di Kabupaten Buleleng. Berkurangnya daerah resapan air dan fungsi ganda saluran irigasi dan drainase adalah dua hal yang sering dianggap sebagai penyebab terjadinya genangan. Kawasan yang dulunya merupakan daerah pertanian sejalan dengan kebutuhan terhadap perumahan kini banyak beralih fungsi menjadi daerah terbangun. Masalah yang sering muncul adalah digunakannya saluran irigasi sebagai saluran drainase secara bersama-sama. Hal ini kurang tepat karena secara konsep saluran irigasi bertujuan untuk mengairi persawahan. Semestinya, saluran irigasi diletakkan pada elevasi punggung dengan dimensi saluran akan semakin mengecil dari hulu ke hilir, sedangkan saluran drainase berfungsi untuk mengalirkan air limpasan langsung dari hujan untuk menghindari banjir, sehingga harus dibangun di elevasi rendah dengan dimensi saluran drainase harus membesar dari hulu ke hilir. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penyelenggaraan drainase yang nantinya dijadikan acuan dalam pengelolaan saluran drainase dan penataan wilayah di Kabupaten Buleleng. Kajian ini dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan untuk inventarisasi sistem drainase eksisting kemudian menggunakan analisis curah hujan dalam penentuan debit banjir rencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem drainase di Kabupaten Buleleng perlu mengadopsi paradigma baru yaitu sistem drainase yang berwawasan lingkungan sehingga air hujan tidak secepatnya mengalir ke saluran drainase primer. Kearifan lokal Bali seperti penggunaan telajakan, teba dan song sombah perlu diterapkan kembali senada dengan visi pembangunan Bali yang mengutamakan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk menindaklanjuti hasil kajian ini, harus juga dilakukan penyusunan peraturan daerah terkait penyelenggaraan sistem drainase Kabupaten Buleleng.
EFEKTIVITAS DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBUPATEN BULELENG PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI MASA PANDEMI DAN ENDEMI COVID 19
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) kondisi pekerja di Kabupaten Buleleng, (2) kondisi tingkat penganggguran di Kabupaten Buleleng, dan (3) tingkat efektivitas dan strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada sektor ketenagakerjaan di masa pandemi dan endemi Covid 19. Lokasi kegiatan pengkajian adalah di wilayah Kabupaten Buleleng. Responden adalah pekerja yang terdampak Covid 19. Kuesioner diberikan kepada responden yang menerima program kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng terkait penanganan Covid 19 sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2020. Total penerima program adalah sebanyak 2.757 orang. Penentuan sampel menggunakan metode Slovin dengan hasil perhitungan penentuan sampel sebanyak 349 responden. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat ditarik tiga kesimpulan yakni kondisi pekerja dan pengangguran di Kabupaten Buleleng sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah dengan jumlah paling banyak berpendidikan SD ke bawah. Tingkat efektifitas kebijakan dan strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Tenaga Kerja di masa pandemi dan endemi Covid 19 adalah efektif. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian dan FGD adalah profil tenaga kerja dan pengangguran sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah dengan jumlah paling banyak berpendidikan SD ke bawah. Serta kondisi sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali sangat rentan akan berbagai peristiwa sehingga perlu penyiapan lapangan kerja, kebijakan, strategi rasional dan relevan dengan kondisi tersebut seperti: (a) Optimalisasi potensi lokal Kabupaten Buleleng untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja lokal. Menumbuhkan keyakinan potensial sumber ekonomi di luar pariwisata seperti pertanian, peternakan, perikanan dan potensi lainnya. Mengurangi ketergantungan tenaga kerja pada sektor pariwisata serta mengoptimalkan potensi tenaga kerja lokal. (b) Pemerintah melalui dinas terkait perlu meningkatkan kegiatan, kebijakan dan strategi untuk dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dengan lebih mengutamakan penggalian potensi daerah. (c) Mengintensifkan potensi UMKM di Buleleng untuk tenaga kerja lokal supaya potensi ketenagakerjaan di sektor ini tidak banyak direbut oleh tenaga kerja luar Buleleng. Rekomendasi kedua adalah berbagai kegiatan/kebijakan/ strategi yang dilakukan dinas ketenagakerjaan sudah efektif namun perlu ditingkatkan ke arah sangat efektif. Perlu dijadikan bahan kajian untuk meningkatkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang. Rekomendasi ketiga adalah kebijakan terkait jaminan Ketenagakerjaan (TK dan kesehatan) sebenarnya sudah efektif hanya perlu penyempurnaan regulasi untuk memaksimalkan peran di masa yang akan datang. Rekomendasi keempat adalah komunikasi efektif dimasa ketidakpastian sangat diperlukan, disarankan untuk menyiapkan/menyempurnakan pola komunikasi efektif yang dapat menjembatani berbagai informasi yang dibutuhkan berbagai pihak baik pemerintah, pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat umum. Ketepatan informasi yang dapat diserap publik akan dapat meredam dan meminimalkan dampak negatif dari kondisi ketidakpastian. Rekomendasi kelima adalah pendataan ketenagakerjaan supaya valid, masing-masing pihak terkait bisa menggunakan data awal dari sumber yang sama. Sinergi dari berbagai pihak khususnya Dinas Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Institusi lainnya harus dioptimalkan dengan keterkaitan Bersama Badan Pusat Statistik. Pemanfaatan kemajuan teknologi khusus sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghasilkan kependudukan khusus data ketenagakerjaan.
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN BULELENG
Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Luas wilayah yang luas berdampak pada jumlah penduduk yang banyak tidak dapat dipungkiri berdampak pada kualitas lingkungan, khususnya terhadap timbulan sampah. Timbulan sampah di Kabupaten Buleleng diperkirakan berjumlah 413,249,5 ton/hari dengan asumsi setiap individu menghasilkan sampah 0,5 kg/orang per hari. Perbandingan sampah yang dihasilkan berdasarkan data sampah masuk ke TPA yaitu sampah organik 297,67 ton/hari dan sampah anorganik 148,36 ton/hari. Pemerintah mengenakan retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku Merujuk UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Selain pada pendapatan asli daerah, retribusi sampah mempunyai dampak yang besar pada lingkungan di Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Analisis biaya retribusi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Besaran tarif retribusi sampah Kabupaten Buleleng yaitu sebagi berikut: kategori rumah tangga sebesar Rp. 3.750,00 – Rp. 13.876,00 per Bulan, untuk kategori bisnis sebesar Rp. 73.000,00 – Rp. 165.258,00 per Bulan, kemudian kategori industri sebesar Rp. 101.358,00 – Rp. 330.516,00 per Bulan, sedangkan kategori umum sebesar Rp. 110.245 – Rp. 167.461,00 per Bulan. Tarif retribusi pada kategori fasilitas masyarakat milik swasta tidak dapat dihitung karena keterbatasan data yang diperoleh. Besaran tarif retribusi untuk kategori rumah tangga sesuai dengan tarif yang bersedia di bayarkan oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 15.000,00 per bulan. Pembayaran retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng bisa dibagi dalam 3 tata cara yaitu pembayaran retribusi melalui BUMDES, pembayaran retribusi melalui Kelurahan, dan pembayaran retribusi melalui pihak swasta.