PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MEWUJUDKAN SINGARAJA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (mixed methods). Hasil penelitian menujukkan belum semua Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi di Kota Singaraja memiliki sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru/dosen, ruang ibadah, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang Tata Usaha, ruang konseling, ruang osis/ormawa dan ruang bangunan. Masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja bertalian dengan: (1) terbatasnya SDM, (2) belum meratanya Sarpras (3) belum meratanya kualitas pendidikan, (4) belum oftimalnya partisipasi komite sekolah, (5) belum oftimalnya kebijakan PPDB, (6) proses pendidikan yang berlum oftimal, dan (7) masih dibutuhkan lingkungan sosial yang edukatif.

Secara konseptual sebuah kota dapat dikatakan sebagai kota pendidikan jika memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang, kebijakan pendidikan yang demokratis dan didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai serta sarana pendukung yang bersifat edukatif. Model pengembangan kebijakan kota pendidikan diawali dengan: (1) Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Kota Pendidikan, (2) pengembangan program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang sejalan dengan tujuan kota pendidikan, (3) pengembangan program Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menujang tujuan pencapaian kota pendidikan, (4) pengembangan program lembaga pendidikan/satuan pendidikan yang relevan dengan tujuan pencapaian kota pendidikan, dan (5) partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan edukatif.